Hilangnya Hukuman Mati

(Sumber: Tajuk Rencana Pikiran Rakyat, Senin 28 Maret 2011, hal. 26)

…kita pantas berduka dan memandang upaya penghilangan ancaman hukuman mati sebagai langkah mundur ke belakang.

Kabar mengejutkan datang dari Jakarta. Pada saat seluruh lapisan masyarakat bersepakat tentang pentingnya pemberantasan tindak pidana korupsi dari bumi pertiwi, pemerintah berencana menghilangkan ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi. Rasa kecewa pun diutarakan berbagai kalangan, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW) menanggapi rencana penghilangan ancaman hukuman mati yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU 31/1999 sebagaimana juga diterapkan dalam UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU tersebut, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Dalam penjelasannya disebutkan, yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, serta pengulangan tindak pidana korupsi.

Namun, kita bersedih setelah melihat catatan pengadilan terhadap koruptor di negeri ini. Hakim pengadilan negeri ataupun pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) belum pernah menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap mereka yang terbukti melakukan korupsi dana bencana alam, pejabat yang mengorupsi dana penanggulangan krisis ekonomi, ataupun koruptor yang terbukti korupsi lebih dari sekali. Hukuman mati memang sewaktu-waktu diterapkan kepada mereka yang membunuh orang secara sadis, tetapi tidak kepada koruptor yang “mematikan” lebih banyak korban.

Yang lebih mengiriskan, selain banyak yang menerima hukuman ringan, banyak pula tersangka tindak pidana korupsi yang bisa lolos dari jerat hukum dan menikmati kehidupan nyaman di negeri orang. Semua itu, selain tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku, juga menyebabkan akar kejahatan terhadap kemanusiaan ini tidak pernah bisa dicabut tuntas.

Menarik jika kita menyimak artikel Yesmil Anwar di harian ini, Rabu (2/3), yang menggambarkan beberapa mahasiswanya terang-terangan tertarik untuk melakukan korupsi. Mereka mengatakan, kalau ada kesempatan, akan melakukannya dan siap menanggung resiko apapun.

Padahal, di samping UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kita memiliki perangkat perundang-undangan antikorupsi sedemikian lengkap. Ada UU RI No. 7/2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi 2003, UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditambah UU No. 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Lalu, apa yang kurang? Mengapa semua itu tidak bisa diandalkan untuk memberantas koruptor atau mencegah orang berbuat korupsi?

Mungkin penyebabnya adalah kurangnya kemauan dan aksi kita. Kita tidak mau beraksi menerapkan hukuman mati karena khawatir menimpa saudara-saudara kita, orang-orang yang kita kasihi, atau bahkan diri kita sendiri.

Oleh karena itu, kita pantas berduka dan memandang upaya penghilangan ancaman hukuman mati sebagai langkah mundur ke belakang. Jika masih ada waktu dan kesempatan, kita berharap, hukuman mati tetap dicantumkan dalam revisi UU Antikorupsi yang baru, bersama hukuman berat lainnya seperti yang diusulkan banyak kalangan, yakni pemiskinan terhadap pelakunya.

One thought on “Hilangnya Hukuman Mati

  1. Saya pernah mendengar langsung seorang sopir angkot mengobrol dengan teman di sampingnya. Si sopir mengatakan bahwa koruptor itu lebih jahat daripada teroris. Dirinya lebih memilih dibunuh sekalian oleh teroris daripada hidup disengsarakan oleh koruptor. Koruptor telah membuatnya hidup sengsara, demikian dia bilang. Sang teman berkata bahwa dirinya juga tidak terlalu menyalahkan teroris. Tapi dia sangat menyayangkan mengapa korbannya harus muslim juga. Dia bilang bahwa seharusnya orang kafir yang jadi target, tanpa ada korban dari muslim. Ini saya langsung mendengarnya dari dua orang rakyat kecil di suatu pagi yang cerah, dalam suasana merebaknya ‘teror paket bom’ yang diaya-ayakeun.

    Saya jadi berpikir, seandainya orang-orang ini tahu dan paham lebih dalam lagi mengapa kaum militan begitu kukuh dengan syariat Islam, mereka pasti mendukung gagasan dasarnya. Ya, sebab kaum militan itu menghendaki tegaknya keadilan di muka bumi. Dan ketika hal itu terjadi, insya Allah takkan ada koruptor yang hidup tenang di muka bumi ini. Islam akan mengajarkan arti kasih sayang yang adil dan sejati. Koruptor akan dipotong tangan. Selama ini orang modern selalu memakai HAM sebagai dalih untuk menolak penerapan hukum ini. Tapi apa mereka tidak mempedulikan HAM orang-orang yang disengsarakan. Orang modern ternyata lebih menyayangi koruptor daripada orang miskin korban korupsi. Mereka menolak qishash, rajam, potong tangan dan lainnya karena tak paham arti kasih sayang yang adil dan sejati dalam Islam yang disyariatkan langsung oleh Sang Pemilik Rahman dan Rahim, Yang Maha Adil dan Suci, Yang Selalu Hidup dan Terus Hidup sebelum makhluk-makhluk melata pembela HAM palsu itu hidup.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s